TULISAN 23

Beberapa minggu terakhir ini media maupun perhatian masyarakat kota Jakarta disibukkan oleh hiruk pikuk kegiatan kampanye dari dua kandidat calon gubernur. Masing-masing kandidat (pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto) telah saling mengumbar janji untuk segera menangani semua permasalahan yang dihadapi ibukota negara – Jakarta.

Menyimak program prioritas yang akan dilakukan oleh para kandidat tersebut, keduanya hampir boleh dikatakan memiliki kesamaan cara pandang membenahi permasalahan kota Metropolitan Jakarta.

Pertama, masalah kemacetan yang merupakan kendala utama bagi warga ibukota dan para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan bisnis dan kegiatan sehari-harinya. Akibat keterlambatan pemerintahan kota pada era sebelumnya menangani masalah ini, maka sistem jaringan jalan raya yang tersedia menjadi tidak mampu untuk menampung permintaan pengguna jalan yang semakin bertambah. Solusi untuk menangani masalah ini adalah melalui pengembangan sistem transportasi massal yang cepat dan terjangkau, sehingga program tambal sulam melalui kebijakan penambahan jaringan jalan raya dan penambahan jalur khusus sepeda motor tidak perlu dilakukan. Begitu sistem tersebut telah terbangun pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi dapat dilakukan dengan tegas.

Kedua, kedua kandidat juga menekankan perlunya dibangun sistem feeder angkutan antar wilayah, baik melalui program busway maupun pengembangan sistem kereta api, angkutan laut dan angkutan darat. Tetapi bagaimana program ini akan dijalankan tidak tersirat dalam materi kampanye kedua kandidat. Untuk tidak memperkeruh lalulintas traffic di pusat kota yang sudah melebihi daya dukung kapasitasnya, sebaiknya terminal-terminal intramoda segera dibangun di wilayah pinggiran kota – yang selanjutnya dihubungkan dengan sistem angkutan massal yang dibangun disekitar lingkaran dalam sistem lalulintas kota.

Ketiga, sesuai persyaratan untuk merevitalisasi pembangunan kota metropolitan Jakarta maka infrastruktur publik kota harus dibangun secara memadai dan berkualitas. Nah.. ternyata kedua kandidat baru melihat sebatas penanganan masalah banjir tahunan yang selalu melanda ibukota. Keduanya memprioritaskan pembangunan Banjir Kanal Timur yang memang sudah akan dibantu pendanaannya oleh Pemerintah Pusat dengan anggaran yang cukup besar. Sebenarnya masalah banjir musiman ini bukan hanya akan dapat tertanggulangi dengan membuat sistem saluran yang besar dan memadai akan tetapi diperlukan juga upaya penanganan daerah resapan di wilayah Bogor sampai dengan kawasan Ciawi dan Puncak. Disini diperlukan sistem perencanaan penanganan banjir yang tersentralisir antar Pemerintahan Daerah sepanjang aliran sungai Ciliwung, dan sungai-sungai lainnya yang bermuara di Kota Jakarta.

Sayangnya kedua kandidat tidak menjamah bagaimana penyediaan air bersih, listrik, saluran gas dan kawasan hijau akan dibangun dan dikembangkan. Revitalisasi kota metropolitan Jakarta akan sukses terbangun jika fasilitas publik tersebut tersedia dengan cukup memadai. Belum lagi aspek penanganan limbah industri maupun limbah sampah perlu juga dipikirkan solusinya dan mendapatkan prioritas penanganannya.

Saya angkat topi pada kedua kandidat calon gubernur yang memprioritaskan pengembangan masalah SDM kota Jakarta, baik itu melalui peningkatan fasilitas kesehatan maupun mengadakan kegiatan pendidikan gratis sampai SLTA, subsidi pembangunan sekolah kejuruan, penuntasan wajib belajar 12 tahun, revitalisasi balai latihan kerja maupun program kesejahteraan guru. Program ini seyogyanya dilengkapi juga dengan pembebasan atau pemberian subsidi materi bahan ajaran maupun pengadaan buku wajib bagi para murid sekolah, yang harganya akhir-akhir ini semakin meningkat dan tidak terjangkau. Pengadaan gratis fasilitas komputer pada sekolah-sekolah SLTP dan SLTA dalam jumlah yang cukup perlu juga dilakukan.

Yang menjadi kekecawaan saya dari paket janji kedua calon gubernur adalah bahwa mereka memperlakukan SDM atau warga yang kurang mampu sebagai “obyek pembangunan kota”. Artinya kedua kandidat telah mengumbar janji untuk mengadakan fasiltas rumah sehat atau rumah susun, perbaikan atau bahkan menghapus kawasan kumuh yang belkum tentu merupakan harapan-harapan warga yang kurang mampu. Jika kita memposisikan kepentingan jangka panjang dari mereka yang kurang mampu, mereka sebenarnya tidak begitu mendambakan adanya kualitas lingkungan hidup yang baik… tetapi mereka akan sangat memerlukan kepastian tersedianya lapangan kerja dan perbaikan kualitas ekonomi rumah tangga sehari-harinya.

Lapangan kerja yang cukup tersedia dan memadai bagi warga kota Jakarta, khususnya untuk kalangan bawah dan kalangan menengah merupakan prioritas yang paling tinggi yang harus dikerjakan oleh Gubernur terpilih nantinya.

Dalam kaitan ini rencana kerja pemerintahan daerah Ibukota DKI Jakarta perlu segera menetapkan hal-hal berikut ini:

1. Visi dan misi pengembangan perekonomian kota yang dapat menangani secara bertahap permasalahan penyediaan lapangan kerja warga ibukota, khususnya mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah.
2. Pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi kota, baik yang berorientasikan ekspor maupun yang berbasiskan pemberdayaan sektor UKM dan sektor informal.
3. Penyediaan fasilitas kredit modal kerja yang mudah diakses tanpa banyak persayaratan perbankan yang mengikat.
4. Revitalisasi kota lama dengan memberdayakan keberadaan sektor industri rumah tangga.
5. Program peningkatan ketrampilan tenaga kerja untuk ditempatkan di sektor industri manufaktur.
6. Pengembangan pusat-pusat industri yang menyerap lapangan kerja, di wilayah lokasi industri terpadu yang dibangun berdekatan dengan wilayah pelabuhan udara, pelabuhan laut maupun lokasi-lokasi daerah pinggiran wilayah kota Jakarta.
7. Kebijakan “ zero growth” untuk pengembangan kawasan mall dan rumah apartemen mewah, melalui kebijakan pajak yang tinggi.
8. Pembangunan sekolah-sekolah kejuruan berbasiskan teknologi, dan komputerisasi dengan ketrampilan khusus yang memadai dan terjangkau.